Masyarakat Desa Saluan Desak Camat Moilong Nonaktifkan Ketua BPD

Masyarakat Desa Saluan Desak Camat Moilong Nonaktifkan Ketua BPD

Luwuk- Masyarakat Desa Saluan Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, Sulteng, mendesak agar Camat Moilong Fahmi Arifudin Rizal segera memberhentikan Zakir, SP dari jabatan ketua BPD. Apalagi pengangkatan Ketua BPD Saluan ini dinilai tidak transparan. Zakir, SP yang nota benenya pegawai negeri sipil bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Banggai diangkat menjadi Ketua BPD saat masih menjabatnya Sahran sebagai Kepala desa Saluan. Bersangkutan juga ditunjuk sebagai Ketua badan usaha milik desa (BUMdes).

Ditunjuknya Zakir untuk mengelolah dana BUMdes tahun 2017 kurang lebih sebesar Rp. 170 juta, inilah yang menjadi soal. Sebab dana penerimaan dan peruntukannya tidak jelas dan tidak transparan kepada masyarakat. “Setahu kami harusnya BUMdes tidak bisa dikelolah oleh ketua BPD. Apalagi sampe hari ini dana BUMdes tidak jelas diperuntukan untuk apa. Tragisnya lagi, ketika kami telusuri rupanya dana BUMdes hanya dibagikan ke aparat desa saja,” sebut salah satu Tokoh Masyarakat Desa Saluan Triono, Sabtu (16/11/2019) di Luwuk.

Katanya, persoalan ini dan lainnya sudah dilaporkan ke Bupati Banggai Herwin Yatim baik secara lisan maupun tulisan. Dan Bupati perintahkan Camat Moilong Fahmi Arifudin Rizal untuk segera menyelesaikan masalah ini. Namun sampai saat ini pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Moilong belum menindaklanjuti apa yang diperintahkan Bupati.
Karena tidak ada tindaklanjut, maka para tokoh masyarakat Saluan ini kembali menyurat kepada Camat Moilong Fahmi Arifudin Rizal, dan ditembuskan ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Insperktorat dan DPRD Banggai.

Isi surat tersebut berbunyi, kami masyarakat Desa Saluan ingin menyampaikan beberapa hal terkait dalam proses penyelenggaraan pemerintahaan di Desa kami. Selama kepemimpinan kepala Desa Sahran hingga akhir masa jabatannya masih menyisakan banyak permasalahan antara lain, pertama,
Diakhir masa jabatan hingga saat ini saudara Sahran tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban terhadap masyarakat terkait masalah pembangunan desa dan lainnya. Kedua,
Dimasa kepemimpinan Kades Sahran dalam setiap pengambilan keputusan tidak melibatkan masyarakat kecuali orang- orang tertentu. Keputusan yang di ambil kami rasa sangat merugikan masyarakat antara lain, pengangkatan ketua BUMdes, dan lainnya. Ketiga, tentang dana BUMdes yang dikelola oleh ketua BPD tidak jelas apa usahanya. Dan sampai saat ini belum pernah ada laporan terhadap masyarakat.

Namun setelah kami selidiki dana tersebut banyak disalahgunakan oleh sebagian aparat desa dan hanya sebagian kecil sama masyarakat. Keempat, sekretaris desa selama menjabat sering melakukan pemungutan terhadap masyarakat antara lain, pembuatan sertifikat tanah ( Prona Tahun 2012 ) masyarakat di kenakan biaya Rp. 500.000 per kepala keluarga, pembuatan akta kelahiran dikenakan biaya Rp. 100.000. Kelima, tentang pengelolaan asset desa yang tidak transparan oleh Ketua BPD Saluan memiliki tanah sebidang tanah salah seluas kurang lebih 2,5 hektar yang dikuasai oleh saudara Zakir tanpa musyawarah dengan masyarakat hingga saat ini masih dalam penguasaannya tanpa ada kejelasan. Dan yang keenam, tentang rangkap jabatan yakni, Imam desa merangkap kaur pemerintahan,
Ketua BPD merangkap ketua BUMdes,
Wakil ketua BPD merangkap bendahara BUMdes.

“Sebagai tokoh masyarakat, saya merasa aneh dan tanda tanya. Kenapa Desa Saluan tidak ada kemajuan sama sekali di banding desa-desa lain yang ada di Moilong, padahal alokasi dana desa besarannya sama dengan desa lain, tapi kok tidak ada kemajuan,” tutup Triono. *(man)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )